BUMDES Maju Makmur Ds.Minggirsari menjadi sorotan

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) akhir-akhir ini menjadi primadona. Organisasi ekonomi mikro yang lahir di tengah pedesaan itu, perlahan-lahan menjadi lembaga bisnis yang dinamis. Siapa sangka sejumlah BUMDES di Kabupaten Blitar tiba-tiba menjadi pusat perhatian pelaku ekonomi sejumlah pemerintah daerah se-Indonesia.

            Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar, Drs. Agus Budi Handoko, M.Si menginformasikan, baru saja ada kunjungan kerja dari beberapa kabupaten di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali, yang melihat dari dekat, kinerja sejumlah BUMDES di Kabupaten Blitar. “Ya langsung kita arahkan, mana yang sesuai dengan tipikal masyarakat mereka,” kata Agus Budi Handoko kepada Majalah Penataran.

 Saat ini memang ada beberapa BUMDES yang layak dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Sebut saja seperti BUMDES Desa Minggirsari, Desa Purworejo, Desa Bakung, Kebonduren, Dayu, dan sebagainya. Lembaga-lembaga ekonomi tersebut secara fenomenal menjadi satelit dan dinamisator perekonomian desa.

Hasil spektakuler ini merupakan terobosan Drs Agus Budi Handoko sejak didapuk menjadi Kepala Bapemas Kab Blitar. Ia tidak ingin sekedar berleha-leha ketika dipercaya memimpin lembaganya. Prinsip awal memasuki kantornya harus pro aktif. “Namanya saja badan pemberdayaan, maka harus berpikir produktif,” katanya.

Pada saat itu ada sebuah peraturan daerah (perda) yang tergolong seret sejak dilahirkan. Ibarat hidup enggan, mati tak mau. Perda itu adalah Perda no 14 Tahun 2006 tentang Badan usaha Milik Desa yang lahir tanggal 18 Desember 2006. Setelah dicermati, pemicunya terletak pada keterlibatan sejumlah instansi yang diberi amanah melaksanakan perda tersebut.

Guna efeketivitas dan efisiensi, Bapemas akhirnya ditunjuk sebagai pelaksana perda tersebut. Bagi Agus Budi Handoko, tak ada ‘kata mundur’. Peta perekonomian masyarakat segera dipelajari. Organisasi-organisasi kemasyarakatan dibenahi secara masif. Sejumlah Unit Pelaksana Keuangan (UPK) yang telah terbentuk di desa-desa, segera dianalisis. Diagnosa itu perlu untuk menentukan strategi operasional BUMDES.

Memontum itu ditemukan dengan memodifikasi para pelaksana program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin). Sejumlah UPK direvitalisasi menjadi BUMDES. Kemudian dilakukan injeksi dengan menggenjot program. Sejumlah BUMDES pun menggeliat, berusaha menunjukkan eksistensinya. Ada yang cepat, namun ada pula yang terlambat panas. Namun sinyal grafik kemajuan mulai kentara.

Tak ayal, sejumlah BUMDES mulai berjalan. Kegiatan harian berinteraksi dengan masyarakat sudah terjalin. “Kita terus mengajak instansi lain untuk memperkuat keberadaan BUMDES,” lanjut Agus. Konkritnya, paket-paket program yang diturunkan dari pusat maupun provinsi, diarahkan ke BUMDES, daripada membentuk organisasi ad hock yang lebih rumit eksesnya daripada progress-nya.

Ia mencontohkan BUMDES “Maju Makmur” dari Minggirsari, yang semula mengelola hanya mengelola kegiatan dana simpan-pinjam, akhirnya menangani jasa pembesaran sapi, jasa asuransi Kesejahteraan Sosial, dan lain-lain. Dampak langsung dengan penambahan program itu, adalah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Boleh jadi inilah prestasi terkini Bapemas Kabupaten Blitar yang melahirkan lembaga-lembaga ekonomi khas pedesaaan. Melihat trend kemajuan pesat sejumlah BUMDES percontohan, agaknya perlu dikembangkan di seluruh desa untuk memiliki BUMDES untuk membangun masyarakat desa.